Sidang Praperadilan, Polisi: Penetapan Buni Tersangka Tak Dipaksakan

Jakarta – Kombel Pol Agus Rohmat, anggota tim kuasa hukum Polda Metro Jaya membantah bahwa penetapan tersangka terhadap Buni Yani dipaksakan. Hal itu diungkapkan dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Buni Yani dengan agenda pihak termohon yakni Polda Metro Jaya memberikan jawaban atas permohonan praperadilan tersebut. “Penyidik sudah memiliki empat alat bukti sehingga setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dilanjutkan dengan gelar perkara dengan empat alat bukti itu dan unsur-unsur pasal yang disangkakan itu telah memenuhi, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan,” kata Agus di sela sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12). Ia juga menyatakan penangkapan Buni Yani telah dilakukan sesuai prosedur, yaitu melalui proses gelar perkara kemudian diberikan surat penangkapan. “Itu sudah diterima yang bersangkutan,” kata dia. Soal penandatanganan surat perintah penangkapan yang mempersamalahkan Buni karena dilakukan kasubdit, Agus berpendapat hal itu telah dijawab bahwa Peraturan Kapolri 12/2009 yang digunakan sebagai dasar pemohon berdasarkan Pasal 101 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Jadi, apa yang didalilkan pemohon itu sudah selayaknya ditolak oleh majelis hakim,” ucap Agus. Soal gelar perkara Buni Yani, Agus menyatakan hal itu sudah dilakukan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012. “Jadi, ada gelar perkara biasa dan ada gelar perkara khusus dan kami dalam kasus ini telah melakukan sesuai dengan Pasal 69 maupun Pasal 71 Peraturan Kapolri tersebut, bahwa gelar perkara Buni Yani itu masuk dalam gelar perkara biasa dan itu sudah kami lakukan,” ujarnya. Sementara dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Buni Yani hari ini, Polda Metro Jaya memberikan jawaban atas permohonan praperadilan. Terdapat lima jawaban yang diberikan Polda Metro Jaya, salah satunya menyatakan surat perintah penangkapan terhadap pemohon Buni Yani berdasarkan surat perintah penangkapan dengan nomor SP.Kap/445/XI/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 25 November 2016 dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat 2 yang penangkapannya merujuk pada Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebelumnya, Buni Yani mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (5/12). Gugatan praperadilan tersebut ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) cq Kapolda Metro Jaya, dan Dirkrimum Polda Metro Jaya dengan nomor registrasi 147/Pid.Prap/2016 PN Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya telah menetapkan Buni Yani sebagai tersangka karena melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal enam tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 1 miliar. /WBP

Sumber: BeritaSatu