ICMI Tolak Upaya Inkonstitusional Jatuhkan Pemerintahan

Jakarta – Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menolak segala bentuk upaya inkonstitusional yang berusaha menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Hal itu ditegaskan Ketua Umum (Ketum) ICMI Jimly Ashidiqqie dalam pidatonya saat membuka Silahturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI di Discovery Hotel, Jakarta, Kamis (8/12) malam. Tidak hanya menyatakan penolakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengajak seluruh masyarakat menolak upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah melalui cara inkonstitusional, sebagaimana ditunjukkan dalam aksi unjuk rasa tanggal 4 November dan 2 Desember lalu. “Sikap kritis sebagai salah satu sikap ilmiah perlu kita pelihara dalam kehidupan kebangsaan kita. Namun sikap kritis secara objektif harus diarahkan pada isu kebijakan bukan kepada kritik subjektif yang menyerang pribadi pemimpin apalagi dengan motif untuk menjatuhkan, seperti yang tercermin dalam tindakan para pengkritik yang bermaksud menurunkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla melalui cara-cara yang bersikap inkonstitusional. Oleh karena itu, kita semua harus menolak cara-cara inkonstitusional untuk menjatuhkan presiden dan wapres,” kata Jimly. Menurutnya, aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi belum lama ini, menunjukkan bahwa tribalisme multikultural masih menjadi ciri keseharian bangsa. Dalam artian, mengaku sosialis dan plural, tetapi tetap saja kesukuan dan sektarian agama masih sangat kental. Oleh karena itu lah, masyarakat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sebagaimana, terlihat jelas dalam seruan aksi bela Islam. Jimly mengatakan seharusnya umat Islam sebagai mayoritas haruslah bersikap terbuka dan bersikap inklusif sehingga hidup bersama dan bersinergi dalam kebhinekaan. Apalagi, dengan kenyataan bahwa 13 persen umat beragama non Islam yang menguasai perekonomian di negeri ini. “Dalam kompleksitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh berasumsi bahwa membangun identitas kebangsaan dapat dilakukan dengan menafikan identitas keislaman dan juga tidak boleh disalahpahami apalagi disalahgunakan untuk meniadakan sama sekali identitas keislaman. Dalam wacana kehidupan kebangsaan, toleransi haruslah disertai penghormatan timbal balik. Oleh karena itu, mari kita membangun sistem dan budaya kepempinan yang berwatak Pancasila dengan menanamkan dan mempraktekkan sikap saling toleransi, hormat menghormati. Jangan memimpin dengan cara cara otoriter, mau menang sendiri, apalagi dengan cara-cara berkomunikasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan,” tuturnya. Jimly mengingatkan agar segenap warga bangsa berhenti bertengkar dan lebih banyak melakukan kerja nyata demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan. Kemudian, menyerahkan kasus dugaan penistaan agama yang menjadi pemicu aksi protes besar-besaran, kepada proses hukum yang berlaku di Tanah Air. “Mudah-mudahan pascademo 2/12 dan 04/12 ketegangan di antara warga bangsa benar-benar tidak ada dan selanjutnya dapat memusatkan perhatian dalam penegakan hukum yang adil dan obyektif. Mari berhenti bertengkar dan lebih banyak melakukan kerja kerja konkrit,” katanya. Lebih lanjut, khususnya kepada pemerintah, Jimly mengingatkan bahwa aksi bela Islam menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tidak hanya diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melainkan, Islam di Tanah Air lebih kompleks. Terbukti, seruan pimpinan dua organisasi massa Islam yang mengklaim memiliki basis massa terbesar di Tanah Air itu tidak didengar. Jutaan ummat Islam tetap turun ke jalan menuntut agar dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Gubernur DKI Jakarta) diproses hukum dalam aksi bela Islam Jilid II. Kemudian, menuntut agar Ahok ditahan, dalam aksi bela Islam Jilid III. Novi Setuningsih/CAH Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu