Bolehkah Pejabat Negara Ikut Pencalonan Ketum PSSI?

VIVA.co.id – Nama Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, masuk dalam delapan nama yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komite Pemilihan Ketua Umum PSSI. Berbagai pertanyaan muncul, apakah boleh seorang pejabat negara ikut dalam pencalonan Ketum PSSI? Jika dilihat dari pasal 40 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal itu berbunyi, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan publik. Menanggapi hal itu, Eddy Rumpoko menjawab dengan santai, menurutnya aturan itu hanya berlaku untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). “Saya kira peraturan itu hanya untuk KONI bukan sepakbola. Boleh diteliti lagi soal peraturan itu,” kata pria yang akrab disapa ER itu, Senin, 12 September 2016. Selain itu, masih ada lagi aturan yang bisa menjadi pengganjal Eddy untuk maju dalam pencalonan Ketum PSSI. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/sj 2012 secara terang-terangan melarang kepala daerah tingkat I dan II, pejabat publik, termasuk wakil rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti KONI dan PSSI Daerah, serta kepengurusan klub sepakbola profesional dan amatir. Namun, Eddy Rumpoko tetap optimistis bisa lolos ke tahap berikutnya. Ia berharap bisa menjadi Ketum PSSI dengan dukungan pecinta sepakbola, untuk mereformasi sistem sepakbola Tanah Air. “Saya murni maju untuk membenahi tata kelola sepakbola Indonesia. Bukan membuat pro dan kontra, saya tetap maju karena saya ingin merubah sistem di PSSI,” ujarnya membela diri. Dalam pencalonannya, Eddy mempunyai program andalan yakni pembinaan sepakbola dari tingkat desa. Salah satunya meminta setiap daerah untuk menggelar kompetisi profesional tingkat daerah. (mus) “Kita harapkan ada satu konsep pembinaan di kabupaten dan kota terutama di desa untuk menggelar kompetisi profesional agar mampu mencetak atlet sepakbola andal. Potensi ini bisa digali dengan bagaimana kepala daerah bisa menyediakan fasilitas yang mendukung,” papar Eddy.

Sumber: VivaNews