LSI Dukung Sanksi bagi Kader Parpol yang Jadi Kepala Daerah

Jakarta – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mendukung wacana partai politik (parpol) memberikan sanksi kepada kadernya yang duduk di pemerintahan jika melakukan pelanggaran hukum. Langkah itu penting untuk memberikan efek jera dan ada rasa tanggung jawab dari para kader atas janji yang pernah diberikan selama kampanye. “Partai harusnya punya mekanisme internal untuk mengkaji dan mengevaluasi janji dan program kandidat yang mereka usung. Mekanisme internal evaluasi program dan janji ini untuk memastikan bahwa calon yang mereka usung punya visi dan misi serta program yang sesuai dengan platform partai,” kata peneliti dari LSI Adjie Alfaraby di Jakarta, Kamis (1/9). Ia menjelaskan, mekanisme yang dilakukan bisa berupa partai membuat kontrak politik dengan calon yang isinya mengenai komitmen calon merealisasikan janji kampanye. Dengan demikian partai tidak hanya memberi cek kosong ke kandidat. Kandidat pascaterpilih bisa dievaluasi melalui komitmen kontrak politik tersebut. “Namun, harus juga ada sanksi yang jelas misalnya kandidat tidak menepati kontrak politik, partai bisa menarik dukungan terhadap kandidat terpilih,” tuturnya. Dia juga menegaskan publik juga harus ikut mengontrol. Misalnya dengan komunitas publik/ civil society yang secara intens menagih janji kandidat terpilih. “Selama ini sebetulnya juga sudah berjalan punishment dan reward publik ke kepala daerah terpilih. Kepala daerah yang kinerjanya buruk tidak akan dipilih kembali. Kepala daerah yang sukses akan dipilih kembali. Jadi evalusi publik sudah berjalan dengan baik per lima tahun,” ungkapnya. Menurutnya, partai politik belum punya mekanisme evaluasi yang jelas. Kadang kala meskpiun kepala daerah tidak baik kinerjanya dan publik kecewa, namun masih banyak partai yang tetap mengusung kembali dalam pilkada berikutnya. “Persoalan pascapilkada adalah konsistensi dan komitmen kepala daerah menepati janjinya. Sering kali kepala daerah mengumbar janji yang tak realistis. Yang sulit berjalan dari sisi anggaran ataupun teknis. Oleh karena itu, penataannya harus bersifat komprehensif. Pilkada harusnya memberikan banyak ruang kepada publik untuk mengkaji dan mengkritisi janji dan program kandidat yang disampaikan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak diskusi terbuka atau debat kandidat yang juga di- cover secara luas oleh media sehingga bisa diakses publik seluas-luasnya,” tutupnya. Robertus Wardi/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu